Rahmat Himran: Pj Gubernur Rudy Salahudin Harus Jaga Netralitas Dalam Pilkada

Editorial:

Pilkada di Provinsi Gorontalo telah menjadi sorotan publik dalam beberapa bulan terakhir. Dalam menyikapi situasi ini, aktivis nasional asal Gorontalo, Rahmat Himran, mengingatkan penjabat Gubernur, Rudy Salahudin yang baru saja di lantik, untuk tetap menjaga netralitas dalam politik dan menghindari dimanfaatkan sebagai alat cawe cawe oleh Warna Partai Tertentu menjelang Pilkada di Gorontalo tahun 2024 ini.

Rahmat Himran berpendapat bahwa Pj. Gubernur merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat, bukan perpanjangan tangan partai politik tertentu.

Rahmat Himran, yang dikenal sebagai sosok yang vokal dalam menyuarakan keadilan dan demokrasi di Gorontalo, menggarisbawahi pentingnya netralitas dalam menjaga kestabilan politik dan mencegah konflik sosial-politik yang berpotensi muncul menjelang Pilkada. Menurut Rahmat Himran, Provinsi Gorontalo telah mengalami sejarah konflik politik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat secara negatif. Oleh karena itu, menjaga netralitas dan menghindari peran sebagai alat cawe cawe dalam politik adalah tugas penting yang harus diemban oleh penjabat Gubernur yang Baru.

Rahmat Himran menekankan bahwa Pj. Gubernur Rudy Salahudin harus mengutamakan kepentingan masyarakat Gorontalo secara keseluruhan dan tidak memihak kepada satu partai politik tertentu.

Sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pj. Gubernur memiliki tanggung jawab untuk menjaga stabilitas politik dan memastikan bahwa Pilkada dilaksanakan secara adil, transparan, dan demokratis.

Dalam pandangan Rahmat Himran, jika Pj. Gubernur terlibat dalam politik praktis, Provinsi Gorontalo dapat terjebak dalam konflik berlarut-larut yang dapat menghambat pembangunan dan menyebabkan kerugian bagi masyarakat.

Netralitas Pj. Gubernur penting untuk menciptakan iklim politik yang kondusif, di mana partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi dapat berjalan dengan baik tanpa adanya intervensi yang merugikan.

Rahmat Himran juga memperingatkan bahwa jika Pj. Gubernur digunakan sebagai alat cawe cawe dalam persaingan politik menjelang Pilkada, Provinsi Gorontalo berisiko mengalami konflik sosial-politik baru. Hal ini dapat merusak persatuan dan keharmonisan masyarakat, serta menghancurkan pembangunan yang telah dicapai selama ini.

Dalam menghadapi Pilkada yang berpotensi panas di Gorontalo, Rahmat Himran menegaskan pentingnya peran Pj. Gubernur sebagai pengayom dan penjaga netralitas. Rahmat berharap bahwa Rudy Salahudin akan mengemban tugasnya dengan penuh integritas, menjunjung tinggi prinsip demokrasi, dan mengutamakan kepentingan masyarakat Gorontalo.

Hanya dengan menjaga netralitas dan menghindari konflik politik yang merugikan, Provinsi Gorontalo dapat melangkah maju dalam harmoni dalam kemajuan yang berkelanjutan.